WAHABI DAN PKS PENUMPANG GELAP DEMOKRASI

Kelompok seperti Wahabi, PKS dan Hizbut Tahrir ini menggunakan  cara-cara demokrasi yang mereka tolak untuk mewujudkan sistem otoriter yang tidak demokratis bernama Khalifah seperti ISIS 

Ideologi  Wahabi yang di wakili PKS di alam demokrasi ini sebenarnya hanyalah kedok dan jalan untuk membentuk Kekhalifahan(sistem pemerintahan yang tidak ada satupun negara di dunia ini yang mau menggunakan disebabkan sejarah nya yang berdarah ²). Jangan mengira bahwa keterlibatan mereka dalam pemilu ini adalah bentuk penerimaan terhadap sistem demokrasi, sama sekali tidak!!

Bagi mereka, sistem kepartaian, nasionalisme, atau pun demokrasi, hanyalah alat, cara yang bisa ditunggangi untuk mencapai tujuan membentuk negara berdasarkan Islam versi Wahabi yang keras dan Jumud . Mereka menunggangi demokrasi untuk merebut kekuasaan, hingga nanti berhasil membuat misi mereka terwujud; Negara Islam. Bagaimana tidak? Azas Pancasila saja mereka tolak, dianggap sebagai azas sekuler kafir, dan jika ada anggotanya yang tetap menerima Pancasila, dicap kufur (keluar dari agama) hingga murtad.

Niat PKS dengan ideologi politik yang mengadopsi Ikhwanul Muslimin ini memainkan peranan ‘sebagai sahabat ’, pada mulanya terlihat ramah terhadap Pancasila dan Indonesia, namun tujuan mereka sejalan dengan Hizbut Tahrir. Bedanya , Hizbut Tahrir terang ²an dalam mewujudkan Ambisi nya untuk segara terbentuk negara berdasar Khilafah, sementara  PKS bermain politik melalui partai lebih dulu dengan memanfaatkan sistem demokrasi yang mereka benci.
Ideologi Wahabi seperti yang dianut oleh sebagian besar kader ² nya meniscayakan formalisasi syariah Islam yang harus mereka wujudkan .

Wahabi mengasosiasikan diri sebagai kaum salaf yang mengharamkan semua bid’ah dan memahami ajaran Islam secara harfiah (peringatan Maulid, tahlilan, atau ziarah kubur diharamkan) dan menganggap yang bertentangan dengan mereka adalah kafir. Sedangkan ikhwanul muslimin bergerak di bidang politik. Karena tujuan untuk mendirikan negara Islam tak lagi dapat dilakukan seperti cara NII melalui pemberontakan, tapi dengan merebut kekuasan politik. Jadi jangan heran jika dalam tubuh PKS ada Hilmi Aminuddin, putera Danu Muhammad Hasan, salah satu pemimpin gerakan Negara Islam Indonesia, Panglima NII Jawa dan Madura.

Belajar dari kegagalan cara-cara pemberontakan itu, kalangan Wahabi ini memanfaatkan alam demokrasi untuk mendirikan parpol dan merangsek masuk ke dalam birokrasi dan pemerintahan. Mereka memaksakan aturan agama Islam secara ketat hingga melanggar hak azasi warga negara yang berbeda keyakinan. Yang lebih mendekatkan Wahabi dengan Ikhwanul Muslimin adalah ketidaktundukan mereka terhadap pemerintahan negara, atas nama nasional. Mereka hanya akan tunduk pada negara dengan syariat Islam, dan setiap upaya mereka adalah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam mengembangkan sayap dan pengaruhnya, PKS melakukan infiltrasi ke berbagai ormas, lembaga pendidikan, instansi pemerintahan dan swasta. Bahkan di kampus-kampus, mereka memaksakan mentoring dan liqa’ untuk menyebarkan paham wahabi , membuat kesepakatan dengan pihak kampus, agar mahasiswa tingkat awal yang mendapatkan mata kuliah Agama Islam, diwajibkan untuk liqa’. Jika tidak mengikuti, maka ancaman nilai Agama Islam akan buruk dan mempengaruhi masa depan kelulusan karena mata kuliah wajib.

Jika ini saja bisa dilakukan oleh PKS dan kroni-kroninya di dalam kampus, maka tudingan Hashim tentang pemecatan pegawai Kristen di Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh kader PKS, juga bukan hal sulit. Hal itu hanya bagian kecil dari potret bahaya yang menghadang Indonesia di masa depan, jika PKS telah menancapkan kuku kekuasaannya di setiap tubuh birokrasi.

Penulis: Sindikat Jogja
Editor: Ali Mahdi