GP ANSHOR : Gerakan Anti Syiah Merupakan Agenda Politik

Politik - Ketua GP Anshor Purwakarta Anwar Nasihin mengatakan, konflik Syiah – Sunni merupakan konflik Timur Tengah. Karenanya Ia meminta Polres Purwakarta tidak mengeluarkan izin digelarnya deklarasi anti-syiah di Purwakarta, pada Jumat 13 November 2015.

Menurut Nasihin dengan digelarnya deklarasi itu, sama saja dengan menghadirkan konflik timur tengah di Purwakarta. “Maka dari itu, GP Anshor Purwakarta menilai, polisi harus mengkaji apakah layak izin itu dikeluarkan untuk deklarasi Anti-Syiah,” ujar Anwar di Purwakarta, Minggu 8 November 2015.

Apalagi, kata dia, Kapolri telah menerbitkan surat edaran tentang ujaran kebencian (hate spech. Dalam edaran tersebut, polisi dituntut untuk responsif pterhadap gejala-gejala yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.

“Dan di Perbup Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya juga mengatur soal larangan ceramah yang profokatif,” ujar Anwar.

Ia mengetahui fenomena gerakan Anti-Syiah ini menggunakan dalil keyakinan sebagai cara menolaknya. Padahal, setiap keyakinan menegasikan keyakinan yang lain dan pemahaman setiap umat Islam terhadap Tuhan juga berbeda-beda.

“Kami menganggap soal keyakinan itu sudah urusan masing-masing. Karenanya, tidak ada satu komunitas pun yang berhak menentukan komunitas lain itu sesat atau apapun,” ujarnya.

Yang ia tekankan adalah ancaman konflik yang timbul dari gerakan itu, meski dalih yang digunakannya adalah agama dan keyakinan. Ia menilai gerakan Anti-Syiah tdak hanya sekedar soal gerakan keagamaan, melainkan gerakan politik.

“Gerakan ini bukan gerakan ideologis, tapi gerakan politik. Dan pertanyaannya, apa kita mau ada konflik timur tengah di tiap daerah. Dan yang pasti, ini mengancam persatuan dan kesatuan negara,” ujar dia. (Satu Islam)