Skenario Akhir Presiden Jokowi , TNI dan POLRI Selamatkan Ahok dari Issu SARA

Jokowi bersama TNI dan POLRI

Seandainya Ahok pemain bola, maka harganya sekarang selangit. Ia melebihi harga Paul Pogba, pemain termahal dunia saat ini. Berdasarkan kelangkaan dan kontroversialnya (estimasi penulis), harga Ahok saat ini berada pada kisaran 500 juta US dollar atau setara dengan 6,5 Triliun Rupiah. Sebuah harga fantastis bagi seorang pejabat selangka Ahok. Harga itu bisa semakin mahal jika ia bebas dari kasus tuduhan penistaan agama.

Bagi rakyat yang anti korupsi, Ahok jelas sosok langka di zamannya. Ia adalah sosok yang dinantikan setelah Indonesia 70 tahun merdeka. Keberanian luar biasa Ahok menghabisi para koruptor di birokrasi Pemprov DKI adalah bukti nyata kehebatannya.

Jelas, sangat sulit menemukan sosok berani mati seperti Ahok dalam membela uang rakyat. Itulah sebabnya harga seorang Ahok sangat mahal di mata rakyat yang hancur lebur di kubangan korupsi. Ia adalah mutiara melebihi emas di eranya.

Bagi musuhnya, Ahok jelas sangat mahal sekali. Demo 4 November 2016 lalu menelan biaya lebih Rp. 100 miliar. Duit sebanyak itu, jelas tidak sedikit. Sekarang ini saja, para musuh Ahok telah menempatkan 15 orang per kecamatan di seluruh DKI untuk menolak setiap kampanye Ahok. Berapa biaya seluruh personil yang ditempatkan oleh musuh Ahok demi menjegalnya sampai Pilkada 2017 mendatang?

Jika dihitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh musuh Ahok sebelumnya demi menjegalnya, maka total biaya penjegalannya Ahok luar biasa besar. Itu bisa dilihat  secara gamblang pada institusi BPK dan DPRD DKI. Pada kasus Sumber Waras misalnya, BPK terpaksa kehilangan nama ‘baik’ atau nama munafiknya. BPK pun terpaksa menerima nasib dicap ‘ngaco’ oleh Ahok.

Gara-gara Ahok, BPK berpotensi kehilangan pendapatan dari kong kali kong dengan seluruh pejabat di Indonesia ratusan miliar Rupiah dalam bisnis penilaian WTP. Padahal Hadi Purnomo, mantan ketua BPK, berhasil menjadi kaya raya lewat penjualan nama BPK. Gara-gara Ahok, DPRD DKI terpaksa kehilangan anggaran siluman dengan nilai Rp. 12 Triliun per tahun akibat adanya perlawanan Ahok.

Jika selama lima tahun Ahok memimpin, maka dengan gampang bisa dihitung kerugian anggota DPRD DKI itu. Mereka berpotensi menelan kerugian 60 triliun Rupiah yakni 5 kali Rp. 12 triliun. Fantastis bukan? Hal yang paling mencengangkan adalah potensi kehilangan pendapatan dari para pejabat, preman, mafia berdasi dan para pengusaha akibat keberadaan Ahok.

Berapa kerugian preman Tanah Abang, parkir liar, pemukiman liar, perusahaan bodong yang bekerja sama dengan pejabat Pemrov DKI akibat adanya seorang Ahok? Berapa kerugian para PSK, germo dan pengusaha di Kalijodo gara-gara seorang Ahok? Puluhan miliar, ratusan miliar? Bagi Jokowi, harga seorang Ahok juga sangat mahal sekali. Jika Jokowi bermimpi menjadikan Jakarta menyaingi Singapura, maka hanya Ahoklah yang mampu mewujudkannya.

Siapapun, tak bisa membantah prestasi Ahok dalam membangun Jakarta selama dua tahun kepemimpinannya. Lalu jika Ahok gagal menjadi Gubernur periode kedua, mimpi Jokowi itu akan dikandaskan oleh gubernur penggantinya. Tentu saja bukan hanya itu yang menjadikan Ahok sangat mahal di mata Jokowi. Ahok adalah representasi WNI keturunan yang berhasil menjadi gubernur di ibu kota republik ini.

Benar bahwa WNI ketururunan adalah minoritas di negeri ini.  Akan tetapi merekalah yang menguasai perekonomian negeri ini. Sekarang ini lebih 80 persen ekonomi Indonesia dikuasai oleh WNI keturunan Tionghoa.

Ketika rakyat banyak dan kaum beragama sibuk berkelahi memperebutkan dan membela nama Tuhan, kaum minoritas Tionghoa sibuk dengan sangat tekun, sabar dan ulet membangun ribuan perusahaan. Hasilnya kini, tak ada bidang yang ekonomi di negeri ini yang tidak dikuasai oleh kaum WNI keturunan. Nyaris setiap kota mereka kuasai 100%. Lalu siapa yang salah? Tentu saja rakyat banyak yang menyebut dirinya kaum mayoritas.

Mereka sibuk berdebat siapa yang berhak memiliki Tuhan, dan siapa yang kuat membelanya. Ketika ada kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin, maka sasaran kebencian lagi-lagi kaum WNI keturunan.

Peristiwa 1998 adalah tragedi tak terlupakan bagi WNI keturunan. Paham atas negeri ini yang tidak ramah bagi kaum WNI keturunan, maka tak heran jika duit-duit yang diperoleh berkat keuletannya dan tentu saja juga tak luput dari kong kali kong dengan pejabat yang rakus disogok, disimpan di luar negeri. Diperkirakan duit WNI yang disimpan di luar negeri berjumlah 11 ribu Triliun Rupiah. Di Singapura saja, duit WNI yang simpan di sana ada sekitar 4 ribu triliun. Lalu siapa pemilik duit sebanyak itu? Jelas WNI keturunan dan hanya segelintir dari kaum mayoritas.

Lalu bagaimana caranya menarik kembali dana-dana itu kembali ke Indonesia? Jokowi paham bahwa tidak gampang meyakinkan WNI keturunan untuk menyimpan dananya di Indonesia. Mereka harus yakin dulu bahwa pemerintah benar-benar bersih dari korupsi dan tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka. Hal yang kedua adalah mereka harus dilibatkan dalam politik untuk ikut membangun bangsa ini. Itulah sebabnya Jokowi menyetujui Sofian Wanandi sebagai Ketua Tim Ahli Wapres.

Sementara di DKI Jakarta, pusat perputaran duit WNI keturunan, Jokowi sangat mendukung gubernur Ahok yang double minoritas. Sepak terjang Jokowi dalam membangun Indonesia lewat slogan revolusi mentalnya, telah mulai berangsur-angsur mendapat kepercayaan dari WNI keturunan. Itulah sebabnya Jokowi bersama Sri Mulyani sangat yakin keberhasilan program Tax Amnesty itu. Padahal Wapres Jusuf Kalla sendiri dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo plus anggota DPR amat pesimistis soal keberhasilan Tax Amnesty itu. Akan tetapi mengapa Jokowi begitu yakin?

Lewat Sofian Wanandi, Jokowi tahu  bawa para konglamerat Indonesia mulai percaya kepada pemerintahan Jokowi. WNI keturunan percaya bahwa Jokowi mampu memberi tempat kepada mereka untuk berkontribusi lewat politik untuk membangun negara ini. Apalagi Jokowi begitu mendukung Ahok di DKI, maka fakta itulah yang membuat mereka berbondong-bondong ikut program Tax Amnesty. Jokowi telah membuktikan diri sebagai seorang Pancasilais sejati dan bukanlah seorang rasis.

Terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, WNI keturunan yakin bahwa tuduhan itu amat kental nuansa politisnya. Ahok sama sekali tidak bermaksud melakukan penistaan agama mayoritas. WNI keturunan amat yakin bahwa justru merekalah yang selama ini dan terutama Ahok yang menjadi korban-korban rasisme paling menderita. Fakta-fakta sejarah telah membuktikan hal itu.

Maka sekarang WNI keturunan terlihat wait and see melihat apa yang dilakukan Jokowi dalam kegelisahan. Bagi WNI keturunan, saat ini mereka berada dalam persimpangan jalan. Jika Ahok menjadi tersangka penistaan agama dan karenanya gagal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, maka itu berarti Jokowi tunduk kepada tekanan ormas sangar dan tekanan politik lawannya. Itu berarti Indonesia jelas tidak ramah bagi warga keturunan. Konsekuensinya, WNI keturunan menjadi takut untuk menarik dananya dari luar negeri terutama dari Singapura untuk menyimpannya di Indonesia.

Saat ada demo 4 November 2016, WNI keturunan berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk mengatisipasi jika benar-benar ada kerusuhan. Padahal suskses tidaknya pemerintahan Jokowi amat tergantung pada konstribusi WNI keturunan yang sebagian besar menguasai perekonomian Indonesia. Sebaliknya jika Ahok bebas, maka kepercayaan WNI keturunan kepada pemerintahan Jokowi semakin tinggi. Duit WNI dari Singapura dipastikan akan mulai mengalir ke bank-bank dalam negeri. Program pembangunan insfrastruktur Jokowi akan terus berjalan. Mimpinya untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju semakin mendapat titik terangnya. Apalagi jika Ahok tetap di DKI, maka lengkaplah sudah mimpi Jokowi.

Lalu apa skenario akhir yang dilakukan Jokowi atas Ahok? Jokowi paham bahwa tidaklah cukup alasan untuk menjadikan Ahok tersangka. Jelas bahwa ada banyak pihak yang tidak menginginkan Ahok untuk menjadi DKI-1 periode kedua. Apalagi laporan intelijen menyebutkan  bahwa ada aktor politik yang menggerakkan demo 4 November itu. Hal itu menambah keyakinan Jokowi bahwa jika Ahok berhasil dijegal maka selanjutnya dirinyalah yang menjadi sasaran. Maka skenario akhir adalah menyelamatkan Ahok dari amukan para lawannya dan bukan lagi sekedar membelanya. Jokowi jelas menunggu hasil gelar perkara terbatas yang dilakukan Polri minggu depan. Sebelum hasilnya diumumkan kepada publik, Jokowi dalam seminggu terakhir melakukan kunjungan ke beberapa institusi militer dan kepolisian. Ia diketahui menyambangi markas Kopassus, markas Marinir, Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, mengunjungi basecamp organisasi ormas-ormas islam seperti PBNU dan PP Muhammadiyah. Apa arti pesan kunjungan itu?

Pertama, jika Jokowi paham bahwa Ahok salah, dia tidak perlu repot melakukan kunjungan ke sana kemari dan sibuk beraudensi dengan beberapa pihak di istana. Ia justru akan blusukan meninjau programnya di beberapa tempat. Namun mengapa ia justru sibuk melakukan konsolidasi?

Kedua, konsolidasi kekuatan dan menghindari perpercahan. Lewat konsolidasi elemen-elemen  kekuatan bangsa, Jokowi sedang mengantisipasi gejolak berikutnya jika Ahok akhirnya bebas dari tuduhan penistaan agama. Dengan kunjungan itu, maka Jokowi berusaha meminimalisir tekanan dari berbagai pihak sekaligus menghimpun dan unjuk kekuatan.

Ketiga, jika Jokowi tidak berusaha bertemu dengan SBY dan FPI, itu berarti Jokowi sedang menunjukkan kepada rakyat pihak-pihak itulah yang mencoba merongrong NKRI demi syawat politiknya. Jika nantinya tetap saja ada demo lanjutan pada tanggal 25 November 2016, maka publik akan semakin paham siapa-siapa yang masih ngotot menjegal Ahok. Dan pada saat itulah Jokowi akan all-out menyelamatkan Ahok. Pada tataran itu, Jokowi tidak lagi dicap sebagai pembela Ahok tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan sosok yang sedang ditindas.

Jokowi akan memberi perintah untuk menindak tegas mereka  yang berbuat anarkis. Jika terjadi chaos, maka Jokowi tidak segan-segan mengumumkan negara dalam keadaan darurat. Pada saat itu Marinir, Brimob dan Kopassus dan segenap anggota TNI-Polri siap diperintah Jokowi menyelamatkan negara yang berada dalam situasi darurat.


Jadi skenario akhir Jokowi adalah siap menyelamatkan Ahok yang terus dijepit lawannya baik dengan kekuatan diplomasi maupun militer. Dengan kata lain, Jokowi siap babak belur menyelamatkan Ahok, menyelamatkan NKRI dan pemerintah yang sah. Mari kita tunggu hasil gelar perkara Ahok minggu depan. Salam Kompasiana.

Penulis: Asaaro Lahagu