Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Aher. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Aher. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Sabtu, 06 Februari 2016


Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang lebih akrab dipanggil sebagai Aher, bukan anak kecil di dunia politik. Dia lama menempa dan membangun diri di pergerakan 'tarbiah' sebelum kemudian banting stir lantaran kesemsem dengan hinggar bingar dunia politik. Dia berhasil. Takdir mengantarnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera sejak awal, saat partai masih masih menggusung nama Partai Keadilan (PK).

Kemudian, pemilihan umum gubernur pada 2008 mengantarnya sebagai orang nomer satu diJawa Barat. Selama enam tahun, dia, yang merupakan "kader unggulan" partai, berhasil memborong penghargaan dari negara. Bukan satu. Tapi 150 penghargaan bergengsi dari pemerintah. Bahkan pada 2015, Jawa Barat berhasil meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara untuk yang kelima kalinya.

Tidak sampai disitu, Aher pada 2011 dinobatkan sebagai tokoh perubahan oleh sebuah media cetak nasional. Setahun kemudian, pada 2012, dia mencalonkan diri dan kembali terpilih sebagai Gubernur dengan didampingi Deddy Mizwar. Inilah segudang 'prestasi' yang mampu memoncerkan nama partainya yang sempat babak belur lantaran orang-orangnya terbabit skandal seks dan korupsi.

Beberapa pekan lalu, beredar rekaman video di jejaring sosial Whatsapp yang berisi percakapan orang nomer satu se-Jawa Barat itu. Dalam video, terlihat Aher sedang duduk di lantai bersama beberapa warga Indonesia dan sejumlah orang asing yang berbicara dalam bahasa Arab. Di sebelah kanan Aher, duduk seorang ulama dengan pakaian khas Arab Saudi yang oleh Aher disapa "Syeikh"; menunjukkan seorang ulama dan orang penting. Posisi duduk sang ulama lebih tinggi lantaran dia duduk di kursi.

Persoalannya bukan soal pertemuan itu. Tapi lantaran Aher berbicara ke ulama itu tentang sesuatu yang merujuk pada data dan informasi yang dianggap rahasia. Ini jelas tak patut dilakukan oleh seorang pejabat negara.

Sejauh ini, media dan publik menanggapi percakapan Aher itu dengan dingin, seolah tidak ada sesuatu yang rahasia. Pun aparat penegak hukum diam dengan persoalan ini.

Setidaknya ada beberapa point penting yang dibicarakan Aher.

Pertama, dia menyebut, "Orang-orang Syiah kelihatan kuat dalam kelemahannya. Mereka menjadi kuat, karena kita lemah. Kalau kita kuat, maka otomatis mereka menjadi lemah." Pernyataan ini adalah penyalahgunaan jabatan sebagai pejabat negara yang wadul dihadapan warga negara asing tentang suatu yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan Republik Indonesia. Ini adalah fakta yang menunjukkan Aher menjual informasi kepada orang asing dengan cara merusak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpijak pada prinsip bebas aktif.

Kedua, terkait pernyataannya: "Kami sekarang sudah membangun pesantren besar di Subang dan Sukabumi, dan segera di Garut. Nantinya, sebagai pemerintah, kami ingin membangun 30 pesantren lagi.” Di sini jelas, Aher memberikan laporan ke orang asing soal kegiatannya di Indonesia dan yang seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh seorang agen intelijen.

Ketiga, dia menyebut bahwa terdapat tiga ribu pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Iran. Jika saja informasi ini benar adanya, lalu dengan tujuan apa hal ini disampaikan Aher ke orang tidak semestinya berhak mendapatkan informasi, dalam hal ini adalah orang asing?

Keempat, dia juga meminta kepada Saudi untuk memberikan beasiswa sama dengan yang, menurutnya, diberikan Iran ke pelajar Indonesia. Di sini, dia seolah melupakan tsunami dana dan ribuan warga Indonesia yang saat ini mengaji ajaran Wahabi di Arab Saudi.


Sebab, masalahnya, dan ini besar, menyangkut perkara jual beli intelijen Indonesia keluar dari ranah teritorial NKRI ke pihak asing yang dilakukan oleh seorang pejabat negara, dengan atau tanpa imbalan sekalipun. Pemberian data dan informasi intelijen dalam negeri untuk luar negeri adalah tindakan intelijen, sementara Aher tidak berhak dan tidak berwenang memberikan data dan informasi tersebut ke pihak asing.

Maka, jelas, Aher dalam hal ini sudah melampaui wewenang dan jabatan yang dimilikinya, dan sudah semestinya harus dianggap sebagai pengkhianatan pada Republik. Dan sekali lagi Aher, menunjukkan dirinya kepada publik sebagai agen asing yang berkedok sebagai gubernur. Atau bisa jadi lebih jauh; partai yang dia wakili berfungsi sebagai pencetak agen asing untuk menjaga kepentingan asing di Indonesia.

Polisi harus menyelidiki perkara jual beli intelijen ini. Semuan perkaranya harus kelar. Sebab orang akan bertanya: atas dasar apa Aher melaporkan data dan informasi dalam negeri kepada pihak asing yang "seolah" bertanggungjawab atas perkara di Indonesia? Atau Aher mungkin sedang pamer kekuatan dana partau yang mesti diketahui orang banyak?

Seseorang juga nampaknya perlu memberi kuliah singkat ke Aher seputar kontra intelijen. Sebab laporan Aher dalam video itu seolah mengisyaratkan penduduk Indonesia belum pernah tahu ihwal banjir dana bantuan Saudi untuk Indonesia.

Sisi lain, muslim Syiah di Indonesia, sudah tidak semestinya berdiam diri dan membiarkan perkara ini tanpa sikap. Muslim Syiah Indonesia sudah semestinya memperkarakan fitnah besar ini kepada pihak berwenang. Sebab komunitas Syiah dijadikan Aher, sebagai proyek gelap dan lebih-lebih hal ini diwadulkan kepada pihak asing. Minimal sikap komunitas untuk mencegah Bangsa Indonesia dari “obok obok “ asing melalui tangan gubernur Aher yang berperan sebagai corong Saudi Arabia untuk memicu intoleransi dan perpecahan di tubuh NKRI.

Komunitas muslim Syiah juga sudah semustinya terlibat penyelidikan, mencari tahu potensi jual beli informasi dan data Aher itu dapat merusak integritas negara, dan kemudian mengambil sikap bijaksana. Paling minimalnya adalah mengajukan ke komnas HAM untuk penyelidikan lebih lanjut soal proyek gelap Aher ini dengan seksama.

Sikap intoleransi Aher sangat jelas, sulit dibiarkan tanpa tindakan, karena jual beli data dan informasi itu benar-benar berpotensi besar merusak hubungan baik antara Indonesia dan Iran.[Islam Times]

Tag: #Aher, #Proyek gelap

Kamis, 04 Februari 2016


Masih ingat kenyinyiran kader PKS Waktu Jokowi menuangkan minum pada Megawati? Nah ini ya akhi, si Aher duduk dibawah dan Syeikh Saudi duduk di kursi. Dan si Aher meminta - minta Persis seorang kacung pada Rajanya. 

Sebuah video yang beredar di grup-grup Whatsapp menunjukkan adegan yang mengejutkan. Dalam video itu terlihat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) sedang duduk di lantai bersama beberapa orang berpakaian khas Arab dan mereka satu sama lain berbicara dalam bahasa Arab.

Di sebelah Aher, duduk seseorang dengan pakaian khas ulama Saudi duduk di kursi (sehingga posisi duduknya lebih tinggi daripada Aher, sang gubernur). Lebih jauh lagi, Aher menyebut Iran telah membiayai 3000 pelajar Indonesia untuk studi di Iran, dan meminta agar Arab Saudi juga memberikan beasiswa sebanyak itu.

Di bagian lain pernyataannya, Aher menyebut, "Orang-orang Syiah itu kelihatan kuat dalam kelemahannya. Mereka menjadi kuat, karena kita lemah. Kalau kita kuat, maka otomatis mereka menjadi lemah. Itu merupakan hukum alam. Kami sekarang sudah membangun pesantren besar di Subang dan Sukabumi, dan segera di Garut. Nantinya, sebagai pemerintah, kami ingin membangun 30 pesantren lagi."

Kemudian, Aher mengatakan bahwa setiap tahun Iran memberi beasiswa kepada 3000 pelajar Indonesia untuk belajar ke Iran. Seseorang di dalam video terlihat terkejut, karena menurutnya yang belajar ke Saudi cuma 150 orang per tahun. Oleh sebab itu, Aher meminta agar Saudi memberi beasiswa minimal sama dengan Iran.

Lihat videonya »»


Senin, 25 Januari 2016


Fitnah yang sangat masif kepada Jokowi saat Pilpres Tahun lalu yang dilakukan oleh Kader PKS

Kita mungkin merasa aneh melihat  kebencian luar biasa yang ditunjukan kader PKS terhadap sosok Jokowi. Bagaimana dengan mudahnya mereka menggadaikan akhlak mulia yang sudah dibangun oleh para perintis Partai Keadilan hingga menjadi Partai Keadilan Sejahtera saat ini.

Berbagai fitnah mereka tembakkan kepada Jokowi tanpa menghiraukan logika... Dan pengaruhnya ternyata cukup signifikan, jutaan umat Islam di luar PKS turut memakan fitnahan tersebut sehingga Jokowi dapat dikalahkan di kantung-kantung PKS seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan ini pada dasarnya memang menyumbang suara bagi Prabowo, tapi jelas-jelas menghilangkan simpati dari umat Islam rasional dan kalangan non muslim yang merasa keyakinannya dipojokkan.

Tapi mari mengulas penyebab kebencian PKS terhadap Jokowi... Beginilah awal mulanya... Pada tahun 2010 yang lampau, PKS sebenarnya telah menjadi salah satu gerbong pendukung Jokowi + Fx. Rudi pada pemilihan walikota Solo. Bahkan Hidayat Nur Wahid aktif menjadi juru kampanye untuk pasangan tersebut.

Jokowi-Hadi pun berhasil meraih 90,09 persen suara, mengalahkan pasangan Eddy S Wirabhumi-Supradi Kertamenawi yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar. Pertanyaanya sekarang, apakah saat itu PKS tidak sadar kalau mereka telah mendukung FX. Rudi yang kristen ? Apakah PKS tidak sadar telah mendukung Jokowi yang antek zionis seperti sering dituduhkan akhir-akhir ini ? Mari kita berbaik sangka saja, mungkin PKS mendukung Jokowi karena sang petahana berhasil memperbaiki kualitas kehidupan warga Solo dalam periode pertama kepemimpinannya.

Kemudian tibalah event pilgub DKI Jakarta pada tahun 2012. Perlu diingat bahwa ketika pilgub terjadi, posisi PKS masih di atas angin. Mereka belum tersangkut kasus korupsi dan relatif masih dipercaya oleh masyarakat.

Salah satu pertaruhannya adalah dengan mengajukan calon sendiri dalam pilgub tersebut, mereka mengajukan pasangan Hidayat Nur Wahid - Didik Rachbini  untuk menghadapi Jokowi-Ahok. PKS sangat percaya diri memenangkan pilgub tersebut mengingat DKI dianggap sebagai basis mereka  dan sempat hampir mengalahkan Foke dalam pilgub sebelumnya.

Untuk menghadapi pilgub ini, PKS tidak main-main... Mereka mengajukan HNW, tokoh yang diproyeksikan untuk dicalonkan sebagai Presiden dalam pemilu 2014. Pengajuan ini merupakan pertaruhan besar karena tokoh yang sebelumnya digadang, Bang Sani, terpaksa dikandaskan.

PKS sebenarnya sudah memiliki rencana jangka panjang, dengan HNW sebagai gubernur DKI, maka jalan untuk memenangkan pemilu akan semakin mulus, apalagi dengan sokongan Jabar dan daerah lainnya. Apabila HNW berhasil memenangkan pilgub DKI, ada kemungkinan besar ia akan disokong sebagai Capres dalam pemilu, tanpa mempertimbangkan janji jabatannya.

Sayangnya niat PKS saat itu dihadang oleh Jokowi yang dulu pernah didukungnya.  PKS yang masih percaya diri  memenangkan pilgub saat itu tidak terlalu agresif menyerang Jokowi, mereka masih percaya diri bahwa sosok HNW yang mantan ketua MPR masih lebih bonafide dibandingkan calon-calon lainnya, apalagi Jokowi. Walau demikian mereka cukup memahami bahwa tokoh Jokowi masih memiliki potensi berbahaya, beberapa serangan pun ditembakan. Salah satunya tuduhkan kalau Jokowi tidak amanah karena melanggar janji memimpin Solo.

Tuduhan terhadap Jokowi tampak janggal  karena pada awalnya PKS juga berniat mendukung Jokowi dengan memasangkannya dengan Bang Sani (Triwisaksana), namun Megawati menolak usul tersebut. Jokowi sendiri menolak dipasangkan dengan kader PKS karena adanya "mahar" yang harus dipenuhinya.

 http://metro.news.viva.co.id/news/read/297870-aboe-bakar-pks--megawati-tolak-jokowi-sani

Hasil pilgub putaran pertama ternyata kurang menggembirakan. PKS sangat terkejut dengan hasil yang mereka peroleh. Seorang mantan ketua MPR dan tokoh terbaik mereka hanya mendapat sekitar 12 % suara. Jauh dari pasangan Jokowi-Ahok yang mencapai 42%.  Hal ini disebabkan karena warga kota tidak terlalu familiar dengan tokoh HNW. PKS menyadari hal itu sehingga mereka mendorong HNW untuk turun langsung ke lapangan, meniru aksi blusukan Jokowi... Upaya ini tidak berhasil...

Hidayat Nur Wahid Mencoba meniru gaya blusukan Jokowi 

Pada putaran kedua, PKS memutuskan untuk mendukung Foke. Menurut kabar yang beredar, hal ini diputuskan setelah permintaan mahar mereka ditolak oleh kubu Jokowi-Ahok. Sejak inilah benih kebencian PKS terhadap Jokowi memuncak, mereka menganggap Jokowi sebagai orang sombong yang tidak menghargai kebesaran PKS. Berbagai serangan membabi buta untuk memuluskan Foke menjadi gubernur pun mulai dilancarkan, salah satunya dengan mengangkat isu SARA.

Kemenangan Jokowi-Ahok dalam pilgub putaran kedua (Foke langsung mengakui kekalahannya setelah melihat hasil Quick Count) semakin memanaskan emosi PKS. Kader-kader tetap dikondisikan untuk merongrong pemerintahan Jokowi-Ahok baik lewat pemerintahan (DPRD) maupun media hingga kepentingan mereka diakomodir. Untungnya Jokowi-Ahok tidak bergeming.

Sejauh ini kita sudah bisa mendapatkan beberapa penyebab kebencian PKS terhadap Jokowi, yaitu :


  • 1. Jokowi menghalangi niat PKS untuk menguasai Jakarta dan Indonesia

  • 2. Jokowi tidak menanggapi permintaan mahar dari PKS


Menjelang Pilpres 2014  terjadi peristiwa penting yaitu ditangkapnya LHI oleh KPK terkait kasus korupsi daging. Peristiwa ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap PKS sehingga partai itu seringkali diidentikan dengan "sapi". Berbeda dengan sikap partai-partai lainnya yang seringkali tidak melawan tindakan KPK, PKS secara lantang menuduh terjadinya konspirasi di balik tindakan tersebut.

Hingga saat ini, tokoh PKS seperti Fahri Hamzah terus menyuarakan pelemahan atau pembubaran KPK yang dianggapnya telah mencoreng nama baik PKS. Fahri mungkin lupa kalau lebih banyak masyarakat yang bersimpati terhadap KPK daripada PKS. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap PKS semakin melemah. Simpatisan non kader yang tadinya mempercayai kebersihan PKS mulai merasa ragu dan mencari tokoh lain yang dianggap bersih. Pemilu 2014 menjadi hakim bagi PKS.

Partai ini hanya mendapatkan 8.480.204 suara atau 6,79%  secara nasional.  Jumlah ini tentunya sangat kecil dilihat dari kiprah PKS yang telah berdiri sejak 1998 atau dibandingkan misalnya Partai Nasdem yang baru berdiri dan sanggup meraih 8.402.812 suara. Perolehan suara PKS bisa jadi merupakan suara kader murni. Pimpinan PKS lagi-lagi terkejut atas hasil ini karena target mereka adalah meraih 3 besar.

Mereka pun menyalahkan KPK yang dianggapnya telah merusak nama baik PKS dan menghilangkan suara simpatisan. Mereka tidak sadar kalau penyebab kekalahan tersebut lebih banyak berasal dari masalah internalnya. Berikut adalah beberapa penyebab kekalahan tersebut :

1. Aksi-aksi tidak simpatik tokoh PKS seperti Fahri Hamzah yang kerap menyuarakan pembubaran KPK menghilangkan suara masyarakat yang menaruh kepercayaan pada KPK. Mereka lupa bahwa masyarakat lebih menyoroti keburukan tokoh politik daripada kebaikannya. Segala prestasi dan kredibilitas yang dibangun oleh kader-kader terbaik PKS tertutupi oleh aksi-aksi seorang Fahri Hamzah. Kejadian ini terulang kembali ketika pilpres.

2. PKS tidak memiliki tokoh yang bisa dijual kepada masyarakat. Pasca ditahannya LHI, otomatis PKS tidak memiliki banyak pilihan untuk bisa diajukan sebagai Presiden. Sebenarnya setelah kekalahan HNW dalam pilgub, PKS lebih realistis dengan hanya mengajukan cawapres. Mereka pun mengajukan tiga tokoh capres dalam PEMIRA yaitu Aher, HNW dan Anis Matta. Ketiga tokoh tersebut memiliki kekuarangan masing-masing. Aher belum dikenal secara nasional, HNW terbukti kalah dalam pilgub (apalagi pilpres), sedangkan Anis Matta tidak memiliki keunggulan apa-apa dibandingkan capres lainnya. Realistis atas keadaan tersebut, para capres hasil pemira melakukan manuvernya masing-masing dengan mendekati capres-capres yang populer. HNW dan Anis Matta tidak terlalu dilirik karena dianggap tidak bonafide. Satu-satunya yang berpeluang adalah Aher, namun melihat perolehan partainya yang kecil ia menurunkan targetnya menjadi cawapres. Aher pun mendekati baik Jokowi maupun Prabowo.

Kader PKS Ahmad Heriawan mencoba peruntungan dengan mendekati Jokowi 

Upaya Aher untuk mendekati Jokowi ternyata terhalang oleh kondisi eksternal dan internal. Jokowi maupun kalangan di sekitarnya menolak Aher karena tokoh no.1 di Jawa Barat tersebut berpotensi terkait korupsi, selain itu permintaan mahar dan menteri tentunya tidak akan diakomodir Jokowi. Di kalangan internal PKS sendiri, Fahri Hamzah dan kawan-kawan sudah kadung menghina Jokowi sehingga keputusan merapat dengan Jokowi akan merusak kepercayaan kader terhadap pimpinan partai.

Keputusan partai akhirnya mengalihkan dukungan secara total kepada Prabowo. Prabowo sangat tertolong berkat masuknya PKS dalam barisan mereka. Tapi tentunya tidak ada yang gratis, PKS memilik mesin yang cukup baik untuk menggerakan massa dan melakukan propaganda, Prabowo mau tidak mau harus mensuplai "bahan bakar" untuk mesin tersebut. Prabowo pada awalnya ingin dipasangkan dengan Aher karena menurutnya suara warga Jabar akan sangat menolong kemenangannya. Tapi sayangnya di detik akhir Hatta Rajasa masuk dengan membawa "mahar" yang lebih besar daripada hanya sekadar janji "suara warga Jabar".

PKS sempat kecewa atas keputusan Prabowo tapi mereka tidak punya pilihan lain kecuali all out mendukung Prabowo.. Toh mereka sudah menerima "bahan bakar" untuk menjalankan mesinnya. Pasukan PKS ternyata terbilang sangat militan dibandingkan pendukung Prabowo sendiri. Hal ini bisa dipahami karena pimpinan PKS mendoktrin para kadernya untuk memandang pilpres sebagai pertarungan hitam - putih.

Prabowo di satu sisi merupakan harapan umat Islam melawan Jokowi yang mewakili "asing, non muslim, dan freemasonry". Mereka lupa kalau Prabowo didukung oleh orang Kristen yang dipimpin adiknya, mereka lupa kalau keluarga Prabowo adalah non muslim, mereka juga lupa kalau Prabowo bukanlah seorang muslim yang taat. Pokoknya Sami'na watha'na,  perintah pemimpin partai adalah sabda yang harus dipenuhi.

Fitnah pun mengalir dengan derasnya karena para Kader tidak mampu menemukan kesalahan nyata pada Jokowi. Fitnah paling kejam adalah dengan menuduh keluarga Jokowi kafir. Beberapa kali situs propaganda PKS (pkspiyungan) menyuarakan hal ini, yang kemudian disebarkan secara membabi buta oleh para kadernya. Uniknya, seringkali fitnah-fitnah ini tidak konsisten. Satu saat mereka menuduh Jokowi sebagai antek Amerika, di lain waktu Jokowi sebagai antek komunis.

Seorang yang berpikiran sehat tentunya merasa bingung bagaimana seorang antek Kapitalis bisa menjadi antek komunis di waktu yang sama. Tapi begitulah fitnah... Fitnah tidak perlu sejalan dengan logika, fitnah ditujukan untuk meraih simpati 0rang-0rang yang tidak berpikir...

Para pimpinan PKS diam saja menangggapi penyebaran fitnah oleh kader-kadernya. Mereka tidak peduli kalau tindakan ini justru merugikan Prabowo yang sebelumnya memiliki nama baik dan cenderung tidak suka menyerang secara membabi buta. Apabila kita perhatikan, isu yang diangkat Gerindra untuk menyerang Jokowi biasanya berkutat soal pelanggaran amanah, pelanggaran perjanjian batu tulis, dan antek Megawati.

PKS di lain pihak mengangkat isu yang lebih liar seperti Jokowi kafir, ibadahnya palsu, menteri agama Syiah, dan lain-lain. Berbagai upaya penipuan lewat media maya pun dilakukan, foto-foto artis dan Jokowi dipalsukan dengan photoshop. Kemampuan ini hanya dilakukan oleh kader PKS karena Gerindra tidak memiliki kemampuan soal itu. Untungnya segala kepalsuan tersebut dengan mudahnya dipatahkan oleh simpatisan Jokowi yang katanya "bodoh-bodoh" itu.

Upaya PKS ini terbukti merusak perolehan suara Prabowo karena kalangan pemilih rasional, minoritas, non muslim, dan santri yang merasa dihina Fahri Hamzah mengalihkan dukungan kepada Jokowi.  Pemilih jenis ini berjumlah puluhan juta, tidak sebanding dengan 8 juta suara yang disumbangkan PKS kepada Prabowo.

Puncak kekesalan PKS kepada Jokowi dengan menyebut Jokowi sinting yang dikatakan oleh Fahri Hamzah 

Selain menyebar fitnah, PKS juga berusaha terus meraih kepercayaan Prabowo untuk mempertahankan posisi tawarnya. PKS memberikan hasil-hasil survey yang menggembirakan Prabowo walaupun pada kenyataannya survey tersebut fiktif. Secara tidak langsung, PKS telah menjerumuskan Prabowo dalam suatu kenyataan palsu.

Ujung-ujungnya ketika mereka memberika hasil real count abal-abal kepada Prabowo yang dijadikan dasar bagi Prabowo untuk mengundurkan diri dari rekapitulasi. Prabowo menuduh terjadinya kecurangan secara sistematis padahal seluruh saksi yang katanya berasal dari PKS sudah menandatangani berita acara di tingkat TPS. Aksi PKS telah merusak nama baik Prabowo Kemenangan Jokowi tentunya merupakan mimpi buruk bagi kader PKS. Mereka yang telah berjibaku secara ikhlas (berbeda dengan pendukung Prabowo lainnya yang dimobilisasi) merasa dikalahkan oleh orang "kafir".

Kenyataan ini mengganggu keimanan mereka karena selama ini mereka percaya Tuhan selalu berada di pihaknya. Akibatnya hingga sekarang masih banyak kita temukan kader PKS yang menyuarakan sumpah serapah terhadap Jokowi. Mereka lupa kalau PKS merupakan bagian dari sistem demokrasi dan harus menerima segala keputusan yang dihasilkan sistem itu.

Di tingkat elite, kemenangan Jokowi akan menyulitkan pembiayaan mesin partai. Tanpa menteri di pemerintahan, kas PKS akan berkurang. Mereka tidak bisa selamanya bergantung kepada kepala daerah karena KPK selalu mengawasi. Akhirnya salah satu cara yang akan dijalankan adalah menyandera pemerintahan Jokowi lewat satu-satunya jalur yang masih mereka miliki : legislatif.

Menurut prediksi saya, PKS akan terus merongrong pemerintahan Jokowi hingga kepentingan mereka diakomodir. Selama itu pula mereka akan mendekati Prabowo yang bisa menjadi ATM sementara buat mereka... Semoga tulisan ini bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap situasi yang terjadi. [Sint Jan/kompasiana]

Kamis, 04 Februari 2016



Oleh : Ismail Amin

Di Timur Tengah, bahkan termasuk di Iran... ulama duduk dengan posisi lebih tinggi dari pejabat negara itu biasa... bahkan menjadi adat dan hukum tidak tertulis yang diberlakukan... termasuk pejabat dari negara sahabat....

Ketika Gubernur Jabar Aher disela2 umrahnya bersilaturahmi dengan Masyaikh Arab Saudi, maka bukan tindakan tercela atau menjadi aib jika posisi duduknya lebih rendah dari ulama... dan juga tidak berarti merendahkan martabat bangsa sebab yang dilakukannya untuk menghargai budaya setempat....

Ketika Menko Perekonomian Sofyan Djalil bersilaturahim ke kediaman Ayatullah Shafi Ghulpaghani, posisi duduknya lebih rendah dari Ayatullah... meski ketika bertemu dengan Ayatullah lainnya, posisi duduknya sama karena memang disambut di ruang tamu yang juga menyediakan kursi buat tamunya...

Yang menjadi aib adalah isi pembicaraan dari pertemuan itu...

Menko Sofyan Djalil dalam pertemuannya dengan Ayatullah Ghulpaghani mengatakan, “Al-Qur’an dan Rasul yang kita yakini sama dan satu. Karena itu sudah kemestian antara Iran yang mayoritas Syiah dan Indonesia yang mayoritas Sunni menjalin hubungan erat dan menjadi yang terdepan untuk mewujudkan persatuan umat Islam.”

Gubernur Aher dalam pertemuannya dengan ulama Saudi mengatakan, "Syiah kuat, karena Ahlus Sunnah lemah. Kalau Ahlus Sunnah kuat, Syiah akan menjadi orang2 yang lemah. Itu adalah hukum alam." Dan seterusnya, menyebut Iran memberi beasiswa 3000 mahasiswa Indonesia untuk belajar di Iran. Meski sempat dibantah bahwa hanya 150an orang, Aher tetap berusaha meyakinkan jumlahnya 3000 dengan tujuan, Saudi juga melakukan hal yang sama.

Isu yang dibicarakan Menko Sufyan Djalil adalah persatuan sunni-syiah... Isu yang dibicarakan Gubernur Aher adalah persaingan sunni-syiah..

Ada yang benar2 silaturahim untuk merekatkan ukhuwah, ada yang membungkusnya sekaligus untuk meminta kucuran dana yang wah...

Ada yang mengunjungi ulama untuk meminta nasehat secara tulus... ada yang mengunjungi ulama sembari meminta fulus...

Tag: #Gubernur Aher, #Sofyan Djalil, #Ayatullah Ghulpaghani

Jumat, 30 Oktober 2015


Hidayat Nurwahid bersama petinggi FPKS


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau kompromi soal asas tunggal Pancasila yang diatur di RUU Ormas. PKS menolak tegas klausul tersebut yang dianggap bisa membelenggu ormas-ormas Islam.

"Kita masih dalam posisi yang sama, menolak, karena secara prinsip tentang asas kita sudah punya rujukan yakni UU tentang parpol, bukan asas tunggal Pancasila," kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid.

Yang dimaksud asas dalam UU Parpol adalah terbukanya asas lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Klausul yang diatur di RUU Ormas dianggap melenceng dari aturan sebelumnya.


"Kenapa justru pemerintah mengubahnya kemudian anggota DPR lain ikut-ikutan berubah, kita ingin kembalikan semangat reformasi," tegasnya.

Terkait hal ini, PKS menawarkan alternatif klausuf asas ormas. "Kalau misalnya asas ormas adalah Pancasila dan UUD 1945 dan diperbolehkan memasukkan asas lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, itu boleh," kata Hidayat.

Baca juga:
Wahabi dan PKS Penumpang Gelap Demokrasi

PKS juga masih menentang klausul tentang pembubaran ormas yang bisa dilakukan pemerintah tanpa putusan hukum. "Kedua, tentang pemberian sanksi, bahwa sanksi perlu diberikan iya tapi melalui mekanisme negara hukum di mana pengadilan itu dikedepankan," tegasnya.[detik.com]

Terbaru

Seri Kekejaman ISIS

Video




VIDEO Terbaru

Random Post

↑ pks