Tampilkan postingan dengan label Pejabat Publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pejabat Publik. Tampilkan semua postingan

Selasa, 01 Maret 2016


Oleh: Professor Sumanto Al Qurtuby **

Sering saya melihat tulisan yang beredar luas di dumay tentang sosok Koh Ahok dan Kaji Lulung yang kira2 begini bunyinya: “Seburuk-buruk Lulung dia itu Muslim dan sebaik-baik Ahok dia itu kafir [Kristen - red] . Muslim walaupun buruk masih bisa masuk surga, kafir walau baik tetap kekal di neraka.” Inilah salah satu contoh orang yang “gagal njegal” membaca teks2 keagamaan.

Kalau memang semua Muslim itu masuk surga, kenapa kalian bersemangat mengafir-sesatkan saudara2 Muslim sendiri? Kenapa pula kalian dengan suka-rela dan kejinya mengumpat, mengutuk, dan mengfitnah saudara2 Muslim sendiri? Kenapa pula kalian begitu heroiknya mengusir saudara2 Muslim sendiri? Kenapa pula kalian dengan beringasnya ngamuk2 dan merusak properti milik saudara2 Muslim sendiri? Kenapa pula bahkan kalian rela berbuat kekerasan dan membunuh sesama Muslim?

Lalu, Islam seperti apakah yang kalian maksud? Muslim seperti apakah yang akan masuk surga? Betapa murah dan “murahannya” surga itu, jika hanya dengan “tiket Islam” bisa memasukinya. Bukan islam, melainkan kualitas keislaman yang membuat orang masuk surga itu. Bukan agama, melainkan kualitas keagamaan, yang mengantarkan orang ke surga. Saya percaya, surga itu (jika memang ada) bukan disediakan untuk agama ini dan itu, untuk etnis ini dan itu. Tetapi untuk umat manusia yang memiliki “kualitas kemanusiaan” apapun agama dan etnis mereka.


Apalah artinya kalian mengaku-aku sebagai umat beragama jika perilaku kalian seperti orang2 tak beragama. Lebih baik umat non-agama tetapi hati dan perilakunya seperti “malaikat” ketimbang umat beragama tetapi hati dan perilakunya laksana setan yang gentayangan. Alih2 menuduh Ahok tak bakal masuk surga, bisa2 justru kalian sendiri yang nyemplung ke neraka…

  **Professor Sumanto Al Qurtuby adalah dosen di King Fahd University of Petroleum & Minerals Jurusan Anthropology Arab Saudi dari 2014 sampai Sekarang 

Tag : #Ahok Kafir, #Kaji Lulung 

Sabtu, 06 Februari 2016


Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang lebih akrab dipanggil sebagai Aher, bukan anak kecil di dunia politik. Dia lama menempa dan membangun diri di pergerakan 'tarbiah' sebelum kemudian banting stir lantaran kesemsem dengan hinggar bingar dunia politik. Dia berhasil. Takdir mengantarnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera sejak awal, saat partai masih masih menggusung nama Partai Keadilan (PK).

Kemudian, pemilihan umum gubernur pada 2008 mengantarnya sebagai orang nomer satu diJawa Barat. Selama enam tahun, dia, yang merupakan "kader unggulan" partai, berhasil memborong penghargaan dari negara. Bukan satu. Tapi 150 penghargaan bergengsi dari pemerintah. Bahkan pada 2015, Jawa Barat berhasil meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara untuk yang kelima kalinya.

Tidak sampai disitu, Aher pada 2011 dinobatkan sebagai tokoh perubahan oleh sebuah media cetak nasional. Setahun kemudian, pada 2012, dia mencalonkan diri dan kembali terpilih sebagai Gubernur dengan didampingi Deddy Mizwar. Inilah segudang 'prestasi' yang mampu memoncerkan nama partainya yang sempat babak belur lantaran orang-orangnya terbabit skandal seks dan korupsi.

Beberapa pekan lalu, beredar rekaman video di jejaring sosial Whatsapp yang berisi percakapan orang nomer satu se-Jawa Barat itu. Dalam video, terlihat Aher sedang duduk di lantai bersama beberapa warga Indonesia dan sejumlah orang asing yang berbicara dalam bahasa Arab. Di sebelah kanan Aher, duduk seorang ulama dengan pakaian khas Arab Saudi yang oleh Aher disapa "Syeikh"; menunjukkan seorang ulama dan orang penting. Posisi duduk sang ulama lebih tinggi lantaran dia duduk di kursi.

Persoalannya bukan soal pertemuan itu. Tapi lantaran Aher berbicara ke ulama itu tentang sesuatu yang merujuk pada data dan informasi yang dianggap rahasia. Ini jelas tak patut dilakukan oleh seorang pejabat negara.

Sejauh ini, media dan publik menanggapi percakapan Aher itu dengan dingin, seolah tidak ada sesuatu yang rahasia. Pun aparat penegak hukum diam dengan persoalan ini.

Setidaknya ada beberapa point penting yang dibicarakan Aher.

Pertama, dia menyebut, "Orang-orang Syiah kelihatan kuat dalam kelemahannya. Mereka menjadi kuat, karena kita lemah. Kalau kita kuat, maka otomatis mereka menjadi lemah." Pernyataan ini adalah penyalahgunaan jabatan sebagai pejabat negara yang wadul dihadapan warga negara asing tentang suatu yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan Republik Indonesia. Ini adalah fakta yang menunjukkan Aher menjual informasi kepada orang asing dengan cara merusak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpijak pada prinsip bebas aktif.

Kedua, terkait pernyataannya: "Kami sekarang sudah membangun pesantren besar di Subang dan Sukabumi, dan segera di Garut. Nantinya, sebagai pemerintah, kami ingin membangun 30 pesantren lagi.” Di sini jelas, Aher memberikan laporan ke orang asing soal kegiatannya di Indonesia dan yang seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh seorang agen intelijen.

Ketiga, dia menyebut bahwa terdapat tiga ribu pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Iran. Jika saja informasi ini benar adanya, lalu dengan tujuan apa hal ini disampaikan Aher ke orang tidak semestinya berhak mendapatkan informasi, dalam hal ini adalah orang asing?

Keempat, dia juga meminta kepada Saudi untuk memberikan beasiswa sama dengan yang, menurutnya, diberikan Iran ke pelajar Indonesia. Di sini, dia seolah melupakan tsunami dana dan ribuan warga Indonesia yang saat ini mengaji ajaran Wahabi di Arab Saudi.


Sebab, masalahnya, dan ini besar, menyangkut perkara jual beli intelijen Indonesia keluar dari ranah teritorial NKRI ke pihak asing yang dilakukan oleh seorang pejabat negara, dengan atau tanpa imbalan sekalipun. Pemberian data dan informasi intelijen dalam negeri untuk luar negeri adalah tindakan intelijen, sementara Aher tidak berhak dan tidak berwenang memberikan data dan informasi tersebut ke pihak asing.

Maka, jelas, Aher dalam hal ini sudah melampaui wewenang dan jabatan yang dimilikinya, dan sudah semestinya harus dianggap sebagai pengkhianatan pada Republik. Dan sekali lagi Aher, menunjukkan dirinya kepada publik sebagai agen asing yang berkedok sebagai gubernur. Atau bisa jadi lebih jauh; partai yang dia wakili berfungsi sebagai pencetak agen asing untuk menjaga kepentingan asing di Indonesia.

Polisi harus menyelidiki perkara jual beli intelijen ini. Semuan perkaranya harus kelar. Sebab orang akan bertanya: atas dasar apa Aher melaporkan data dan informasi dalam negeri kepada pihak asing yang "seolah" bertanggungjawab atas perkara di Indonesia? Atau Aher mungkin sedang pamer kekuatan dana partau yang mesti diketahui orang banyak?

Seseorang juga nampaknya perlu memberi kuliah singkat ke Aher seputar kontra intelijen. Sebab laporan Aher dalam video itu seolah mengisyaratkan penduduk Indonesia belum pernah tahu ihwal banjir dana bantuan Saudi untuk Indonesia.

Sisi lain, muslim Syiah di Indonesia, sudah tidak semestinya berdiam diri dan membiarkan perkara ini tanpa sikap. Muslim Syiah Indonesia sudah semestinya memperkarakan fitnah besar ini kepada pihak berwenang. Sebab komunitas Syiah dijadikan Aher, sebagai proyek gelap dan lebih-lebih hal ini diwadulkan kepada pihak asing. Minimal sikap komunitas untuk mencegah Bangsa Indonesia dari “obok obok “ asing melalui tangan gubernur Aher yang berperan sebagai corong Saudi Arabia untuk memicu intoleransi dan perpecahan di tubuh NKRI.

Komunitas muslim Syiah juga sudah semustinya terlibat penyelidikan, mencari tahu potensi jual beli informasi dan data Aher itu dapat merusak integritas negara, dan kemudian mengambil sikap bijaksana. Paling minimalnya adalah mengajukan ke komnas HAM untuk penyelidikan lebih lanjut soal proyek gelap Aher ini dengan seksama.

Sikap intoleransi Aher sangat jelas, sulit dibiarkan tanpa tindakan, karena jual beli data dan informasi itu benar-benar berpotensi besar merusak hubungan baik antara Indonesia dan Iran.[Islam Times]

Tag: #Aher, #Proyek gelap

Kamis, 04 Februari 2016



Oleh : Ismail Amin

Di Timur Tengah, bahkan termasuk di Iran... ulama duduk dengan posisi lebih tinggi dari pejabat negara itu biasa... bahkan menjadi adat dan hukum tidak tertulis yang diberlakukan... termasuk pejabat dari negara sahabat....

Ketika Gubernur Jabar Aher disela2 umrahnya bersilaturahmi dengan Masyaikh Arab Saudi, maka bukan tindakan tercela atau menjadi aib jika posisi duduknya lebih rendah dari ulama... dan juga tidak berarti merendahkan martabat bangsa sebab yang dilakukannya untuk menghargai budaya setempat....

Ketika Menko Perekonomian Sofyan Djalil bersilaturahim ke kediaman Ayatullah Shafi Ghulpaghani, posisi duduknya lebih rendah dari Ayatullah... meski ketika bertemu dengan Ayatullah lainnya, posisi duduknya sama karena memang disambut di ruang tamu yang juga menyediakan kursi buat tamunya...

Yang menjadi aib adalah isi pembicaraan dari pertemuan itu...

Menko Sofyan Djalil dalam pertemuannya dengan Ayatullah Ghulpaghani mengatakan, “Al-Qur’an dan Rasul yang kita yakini sama dan satu. Karena itu sudah kemestian antara Iran yang mayoritas Syiah dan Indonesia yang mayoritas Sunni menjalin hubungan erat dan menjadi yang terdepan untuk mewujudkan persatuan umat Islam.”

Gubernur Aher dalam pertemuannya dengan ulama Saudi mengatakan, "Syiah kuat, karena Ahlus Sunnah lemah. Kalau Ahlus Sunnah kuat, Syiah akan menjadi orang2 yang lemah. Itu adalah hukum alam." Dan seterusnya, menyebut Iran memberi beasiswa 3000 mahasiswa Indonesia untuk belajar di Iran. Meski sempat dibantah bahwa hanya 150an orang, Aher tetap berusaha meyakinkan jumlahnya 3000 dengan tujuan, Saudi juga melakukan hal yang sama.

Isu yang dibicarakan Menko Sufyan Djalil adalah persatuan sunni-syiah... Isu yang dibicarakan Gubernur Aher adalah persaingan sunni-syiah..

Ada yang benar2 silaturahim untuk merekatkan ukhuwah, ada yang membungkusnya sekaligus untuk meminta kucuran dana yang wah...

Ada yang mengunjungi ulama untuk meminta nasehat secara tulus... ada yang mengunjungi ulama sembari meminta fulus...

Tag: #Gubernur Aher, #Sofyan Djalil, #Ayatullah Ghulpaghani

Masih ingat kenyinyiran kader PKS Waktu Jokowi menuangkan minum pada Megawati? Nah ini ya akhi, si Aher duduk dibawah dan Syeikh Saudi duduk di kursi. Dan si Aher meminta - minta Persis seorang kacung pada Rajanya. 

Sebuah video yang beredar di grup-grup Whatsapp menunjukkan adegan yang mengejutkan. Dalam video itu terlihat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) sedang duduk di lantai bersama beberapa orang berpakaian khas Arab dan mereka satu sama lain berbicara dalam bahasa Arab.

Di sebelah Aher, duduk seseorang dengan pakaian khas ulama Saudi duduk di kursi (sehingga posisi duduknya lebih tinggi daripada Aher, sang gubernur). Lebih jauh lagi, Aher menyebut Iran telah membiayai 3000 pelajar Indonesia untuk studi di Iran, dan meminta agar Arab Saudi juga memberikan beasiswa sebanyak itu.

Di bagian lain pernyataannya, Aher menyebut, "Orang-orang Syiah itu kelihatan kuat dalam kelemahannya. Mereka menjadi kuat, karena kita lemah. Kalau kita kuat, maka otomatis mereka menjadi lemah. Itu merupakan hukum alam. Kami sekarang sudah membangun pesantren besar di Subang dan Sukabumi, dan segera di Garut. Nantinya, sebagai pemerintah, kami ingin membangun 30 pesantren lagi."

Kemudian, Aher mengatakan bahwa setiap tahun Iran memberi beasiswa kepada 3000 pelajar Indonesia untuk belajar ke Iran. Seseorang di dalam video terlihat terkejut, karena menurutnya yang belajar ke Saudi cuma 150 orang per tahun. Oleh sebab itu, Aher meminta agar Saudi memberi beasiswa minimal sama dengan Iran.

Lihat videonya »»


Selasa, 02 Februari 2016



Ahok menceritakan kepada jajaran PNS saat pemberian arahan keamanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), di Ruang Pola Bappeda, Lantai 2, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Ceritanya dimulai saat Ahok yang masih jadi Wagub itu mengunjungi Rusun Marunda. Dia menemui ada seorang nenek yang belum mendapat hunian rusun.

"Ada nenek-nenek menangis-nangis. Dia sudah tiga tahun meminta Rusun enggak dikasih, karena mesti bayar," tutur Ahok.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani Rusun lantas menjawab akan menangani pendaftaran si nenek itu. Ahok lantas pulang meninggalkan Rusun.

"Ajudan bilang, 'Pak kita sekalian pulang saja, Pak, mobil sudah ada. Ombak juga agak besar.' Saya ada perasaan, pasti (Kepala UPT) enggak ikhlas nolong si nenek itu. Saya tadi lihat sekilas si nenek," kata Ahok.

Jarum jam menunjukkan pukul tujuh malam saat itu. Ahok tak jadi pulang. Dia memutuskan untuk menyambangi si nenek yang belum dapat Rusun tadi. Ahok ingin memastikan apa benar nenek itu sudah didaftarkan sebagai penghuni Rusun atau belum.

"Sampai sana jam tujuh malam. Kita lapar banget ini, kita jalan kaki lagi, dari sungai ke Marunda cukup jauh. Saya jalan kaki, saya cari nenek tadi. Ketemu!" tutur Ahok yang didengar antusias para PNS.

Ternyata, si nenek menyatakan dirinya belum juga didaftarkan sebagai penghuni Rusun. Kata si nenek, masih menurut penuturan Ahok, Kepala UPT pergi saja meninggalkan dia setelah Ahok menyuruh Kepala UPT itu mendaftarkan dia sebagai penguni Rusun.

"Ya udah, saya bawa nenek ini ke tempat pendaftaran," kata Ahok.

Sesampainya di tempat pendaftaran Rusun, Ahok menyaksikan ada pegawai PNS dan non-PNS di lokasi. Semua hanya diam menatap Ahok saja, tanpa membantu banyak. Kepala UPT malah sudah pergi.

"Dan waktu itu banyak pengungsi banjir. Sudah ramai ini, ada preman, ada siapa enggak tahu lagi saya, begitu banyak orang," kata Ahok menggambarkan suasana yang dia rasakan saat itu.

Ahok tetap tenang saja melihat mereka yang hanya menatap tanpa membantu mendaftarkan si nenek. Tak ada orang yang membantu nenek untuk mengetikkan pendaftaran. Lantas dengan nada tenang, Ahok berkata, "Enggak bisa mengetik ya semua? Sini, saya ketik saja deh buat daftar."

Ternyata petugas juga diam saja mendengar perkataan Ahok. Tak ada petugas yang memberikan kolom pendaftaran. Ahok merasa tak nyaman dan sedikit terancam. Ribuan orang, kata dia, sudah ada di sekelilingnya, entah berniat baik atau berniat jahat kepada Ahok. Lantas Ahok siaga.

"Saya bilang sama ajudan. Tolong isi penuh peluru semua senjata. Karena kita enggak tahu, berantem ribuan orang ini, kita enggak tahu," kata Ahok.

Melihat ribuan orang yang berkerumun menatap Ahok yang sedang berusaha mendaftarkan si nenek, Ahok bersiap kalau-kalau ada preman yang menyerangnya saat itu. Pistol ajudan disiagakan, tanpa Ahok harus memegang pistol, karena dia diberitahu Wakil Gubernur tak boleh pegang pistol.

Pistol tak jadi digunakan. Ahok memutuskan untuk menantang terlebih dahulu ke orang yang berniat menghalanginya

"Kalau tanding satu lawan satu, saya layani. Ya sudah, siapa yang jago dari kalian, maju satu lawan satu! Kita bertinju! Kita selesaikan malam ini!" kata Ahok menantang.

Saat itu, Ahok belum lama dilantik. Dia sudah tak peduli lagi posisinya sebagai Wakil Gubernur DKI. Bahkan dia siap mati di tempat pendaftaran Rusun itu jika sewaktu-waktu ada preman Rusun yang menyerangnya malam itu.

"Aku sudah hitung. Enggak pulang masa bodo lah. Kalau jadi mayat di situ, jadi mayat saja, deh," kata Ahok.

Dia merasa petugas Rusun sudah keterlaluan. Soalnya perintah Wakil Gubernur untuk mendaftarkan warganya (nenek) ke Rusun malah tidak digubris.

Keesokan harinya, Ahok rapat dengan Joko Widodo yang saat itu merupakan Gubernur DKI untuk memecat semua pegawai UPT Rusun yang bermain jual beli rusun. Sejurus kemudian, Kepala Dinas Perumahan DKI saat itu, Novizal, menggertak bila penggawa UPT-nya dipecat maka Novizal akan mundur. Gertakan itu berwujud surat yang ditembuskan ke gubernur.

"Ternyata surat tembusannya belum diterima Pak Jokowi. Jadi hanya menggertak saya saja. Mereka pikir Pak Jokowi halus karena Orang Jawa. Padahal kata Pak Jokowi, 'Kalau dia mau berhenti ya sudah berhenti saja cepat-cepat," kata Ahok.

Singkat cerita, Novizal berhenti sebagai Kepala Dinas Perumahan DKI. Ahok menyatakan justru aksi 'pecat-memecat' memang sebaiknya dilakukan di awal pemerintahan agar seterusnya bisa lebih efektif bekerja.[detik.com]

Tag: #Kisah Heroik, #Ahok

Rabu, 23 Desember 2015

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Terdakwa kasus korupsi dana penyelenggaraan haji itu diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,325 miliar.


"Jika tidak dikembalikan satu bulan setelah putusan, diganti dengan 4 tahun penjara," kata jaksa Muhammad Wiraksanjaya saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Rabu, 23 Desember 2015.

Selain itu, jaksa meminta hakim mencabut hak Suryadharma mengemban jabatan publik selama lima tahun setelah menyelesaikan hukumannya.

Menurut jaksa, Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Selama menjabat Menteri Agama pada 2010-2014, Suryadharma diduga menyalahgunakan wewenang saat menunjuk petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas Pendamping Amirul Haji.

Suryadharma juga dinilai telah mengarahkan tim Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia agar menyewa penginapan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jaksa mengatakan Suryadharma telah memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak sesuai dengan ketentuan serta menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Jaksa menyatakan ada empat hal yang memberatkan Suryadharma. Perbuatan Suryadharma dinilai tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Ia pun berbelit-belit saat memberikan keterangan serta tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Selain itu, Suryadharma sebagai Menteri Agama seharusnya menjunjung tinggi nilai agama.

Adapun status Suryadharma yang belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga menjadi pertimbangan jaksa untuk meringankan tuntutan.[tempo]

Selasa, 22 Desember 2015

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) paling anti memberi bantuan sosial secara tunai. Tradisi itu dilakoninya sejak terjun ke dunia politik. Begini alasan Ahok.

“Saya tidak suka bantuan sosial (yang tunai dibagi ke masyarakat). Sejak berpolitik, saya tidak pernah bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju, bagi-bagi bakti sosial, saya paling anti,” kata Ahok dalam sambutan penyerahan beasiswa dari Yayasan Beasiswa Jakarta kepada siswa dan mahasiswa di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (2/12/2015).
Bantuan sosial yang dimaksud Ahok adalah bantuan yang bermuatan politik transaksional. Masyarakat yang diberi bantuan harus mendukung tokoh yang memberi bantuan dalam perpolitikan.
Padahal, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak mendapat layanan kesehatan merupakan hak masyarakat. Hak itu tak perlu disebut sebagai bantuan, karena memang sudah seharusnya masyarakat mendapatkannya.
“Itu adalah hak Anda untuk kuliah, hak anda untuk lulus. Makanya sila ke-5 Pancasila bukan ‘Bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Tapi ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’,” kata Ahok di hadapan ratusan penerima beasiswa dari yayasan yang dipimpin mantan gubernur DKI Sutiyoso itu.
Karena sudah menjadi hak masyarakat untuk hidup layak, maka seorang pemimpin daerah wajib merealisasikan hidup layak itu. Dalam konteks pendidikan, Jakarta punya Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Anda mengkafirkan saya pun, Anda tetap berhak mendapat KJP. Itu baru namanya keadilan sosial. Kalau bantuan sosial, beda. Anda saya kasih bantuan, tapi anda harus pilih saya ya,” kata Ahok.[Islam NKRI] 

Senin, 21 Desember 2015

Dalam Akun Twitter nya menteri agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, "Agama hadir untuk menyempurnakan perilaku dan akhlak kita..". Tidak hanya berhenti pada kata - kata, Pak menteri juga menyertakan MEME dalam statusnya tersebut. Dibawah ini adalah kata-kata menteri agama yang patut untuk direnungkan di apresiasi. [twitter]



Rabu, 09 Desember 2015

Oleh: Hasanudin Abdurakhman

Adhyaksa Dault mendatangi Ahok, memintanya masuk Islam. "Kalau Pak Ahok masuk Islam, dijamin proses menjadi gubernur pada pilkada akan lancar," katanya memberi nasihat.


Adhyaksa dalam hal ini berkata benar. Lihatlah Setya Novanto. Apa yang membedakan dia dari Ahok? Dia mualaf, seorang muslim. Maka ketika ia hendak dipilih menjadi ketua DPR, tak ada lagi hiruk pikuk penolakan dari kelompok-kelompok Islam. Ia didukung oleh beberapa partai Islam. Lancar, aman.
Bandingkan dengan Ahok. Sejak kampanye pilkada ia sudah ditolak. Saat mau dilantik jadi gubernur ia juga ditolak. Hingga kini Ahok tetap ditolak. Keburukan apa yang pernah dilakukan Ahok? Kalau mau dicari-cari mungkin ada. Tapi tidak ada yang significant. Dia tidak pernah terindikasi korupsi.

Adapun Setya Novanto, sudah berkali-kali fotonya menjadi sampul majalah nasional. Apa prestasinya? Ia punya sederet sejarah keculasan, kecurangan, dan korupsi. Sayangnya, aparat belum sanggup melompati temboh pertahanannya yang sangat kokoh.

Kenapa Ahok yang jauh lebih baik dari Setya ditolak, sedangkan Setya lebih mudah diterima? Jawabnya sederhana: karena Ahok non muslim, sedangkan Setya sudah menjadi muslim. Itu saja. Soal lain-lain seperti Ahok suka bicara kasar dan vulgar, itu soal yang remeh-remeh belaka. Kalaupun itu disebut sebagai alasan untuk menolak Ahok, itu dalih saja. Alasan utamanya tetap, karena Ahok itu non muslim.

Apakah Setya Novanto itu muslim yang serius? Apakah dengan menjadi muslim dia salat dan puasa? Atau, apakah dia berhenti makan babi dan minum arak? Lebih penting lagi, apakah ia menjadi bersih dan berhenti dari perilaku korup? 

Itu semua tak penting. Yang penting dia muslim, artinya dia sudah mengaku muslim. Titik. Kalau kita pilih dia, maka kita sudah bebas dari ancaman azab Allah karena memilih Nasrani sebagai pemimpin. Memilih Ahok memastikan keingkaran kita pada Allah, karena dia Nasrani.

Jadi, kalau Anda seorang politikus yang punya ambisi tapi kebetulan non-muslim, cobalah ikuti saran Adhyaksa tadi.

**Edisi Tuhan kena Tipu

Terbaru

Seri Kekejaman ISIS

Video




VIDEO Terbaru

Random Post

pks